Soal-soal PKN bab Otonomi Daerah ( 40 SOAL )

Soal-soal PKN bab Otonomi daerah

1.Hakikat otomi daerah adalah.....
    A.daerah berhak membentuk sendiri pemerintah daerah
    B.daerah berhak mengatur urusan rumah tangga sendiri
    C.pemerintah daerah mambantu pemerintah pusat
    D.pemerintah pusat tidak berhak mencampuri daerah

2.Daerah yang secara utuh melaksanakan asas desentralisasi adalah.....
    A.desa
    B.kota
    C.provinsi
    D.kota/kabuten

3.Berdasarkan ketentuan mengenai pemerintahan daerah ,terdapat daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat,yaitu.....
    A.Indonesia bagian timur
    B.Kalimantan Timur
    C.Sulawesi Tenggara
    D.Nangore Aceh Darussalam

4.Tugas dan wewenang kepala daerah ,antara lain....
    A.meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat
    B.menyusun anggaran pendapatan daerah
    C.menyusun dan menetapkan peraturan daerah
    D.mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah

5.Pemberian kewenangan otonomi daerah kepada daerah kabupaten dan atau daerah daerah kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud......
    A.otonomi yang luas,nyata,dan bertanggung jawab
    B.pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat
    C.penyerahan wewenang dalam pemerintahan
    D.kesetaraan hubungan pemerintah pusat dan daerah

6.Urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah,antara lain......
    A.terjaminnya kesejahteraan seluruh rakyat di daerah
    B.tetap tegaknya peraturan perundangan di negara  RI
    C.terkait erat dengan potensi unggulan dan ke khasan daerah
    D.terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan

7.Kewenangan membuat kebijakan daerah tidak dimaksudkan untuk....
    A.memberi pelayanan
    B.pemberdayaan masyarakat
    C.meningkatkan peran serta
    D.menangani pemerintahan

8.Otonomi daerah mulai dilaksanakan pada tahun....
    A.1998
    B.1999
    C.2000
    D.2001

9.Asas umum dalam penyelenggaraan negara adalah sebagai berikut,kecuali.....
    A.asas kepentingan umum
    B.asas kepastian hukum
    C.asas profesional
    D.asas kemandirian

10.Tujuan pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk....
    A.meningkatkan daya asing antar daerah
    B.meningkatkan kepercayaan pada daerah
    C.mengembangkan kehidupan demokrasi
    D.meningkatkan kesejahteraan pemerintah pusat

11.Lebih memberikan tanggung jawab yang berkaitan dengan sektor publikdan sektor privat adalah tujuan.....
    A.desentralisasi politik
    B.desentralisasi ekonomi
    C.desentralisasi fisikal
    D.desentralisasi administrasi

12.Berikut tidak termasuk hal-hal yang mendasar dalam UU No 32 tahun 2004,yaitu....
    A.mengembangkan peran dan fungsi DPRD
    B.meningkatkan kemampuan kepala daerah
    C.menumbuhkan prakarsa dan kreativitas
    D.meningkatkan peran serta masyarakat

13.Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah digunakan prinsip...,
    A.otonomi seluas-luasnya dan otonomi nyata
    B.otonomi nyata dan desentralisasi
    C.kepercayaan dan kemandirian
    D.otonomi nyata dan tugas pembantuan

14.Urusan  yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah sebagai berikut,kecuali....
    A.pertahanan dan keamanan
    B.moneter dan fiskal nasional
    C.kesejahteraan dan politik dalam negeri
    D.agama,yuridis,dan politik luar negeri

15.Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah di atur dalam UU No 32 tahun 2004 pasal....
    A.10 ayat 3
    B.10 ayat 4
    C.13 ayat 2
    D.13 ayat 3

16.Urusan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah yang bersangkutan merupakan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat....
    A.wajib
    B.pilihan
    C.alternatif
    D.wajar

17.Pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah terdiri.....
    A.dinas daerah dan sekertaris daerah
    B.gubernur ,dinas daerah,dan sekertaris daerah
    C.bupati atau wali kota dan perangkat daerah lainnya
    D.gubernur,bupati atau wali kota dan perangkat daerah

18.Maksud dari tujuan pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut,kecuali....
    A.mewujudkan kesejahteraan masyarakat
    B.melindungi hak masyarakat
   C.mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
    D.memberikan kekuasaan tanpa batas pada daerah
  
19.Suatu peraturan daerah dikatakan sah apabila....
    A.dinyatakan telah berlaku
    B.diajukan atau diputuskan dalam sidang DPRD
    C.diumumkan kepada masyarakat umum
    D.disetujui DPRD dan disahkan kepala daerah

20.Pelaksanaan otonomi daerah dirasa lebih memberatkan bagi pemerintah daerah yang....
    A.memiliki jumlah penduduk besar
    B.memiliki wilayah yang luas
    C.tidak memiliki sumber pendapatan daerah
    D.wilayahnya tidak memiliki lahan yang cukup

21.Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh.....
    A.badan perwakilan desa
    B.lembaga musyawarah desa
    C.anggota masyarakat desa
    D.lembaga pemberdayaan masyarakat desa

22.Sukses tidaknya pembangunan nasional sangat bergantung pada....
    A.pemerintah
    B.bangsa/negara
    C.masyarakat
    D.segenapa masyarakat Indonesia

23.Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya keadilan sosial sangat ditentukan oleh......
    A.sarana dan prasarana yang ada
    B.kemajuan teknologi modern
    C.besarnya dana yang tersedia
    D.pertisipasi seluruh warga negara dan pemerintah

24.Bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik adalah.....
    A.memberi kesaksian dalam dengar pendapat publik
    B.ikut serta dalam berdemonstrasi
    C.menulis surat pada anggota dewan
    D.berusaha meyakinkan pemerintah yang terkait agar menyetujuinya

25.Sumber dana utama bagi pembangunan nasional di Indonesia yang berasal dari rakyat terutama.....
    A.devisa impor
    B.ekspor-impor
    C.jasa
    D.pajak

26.Kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah di sekolah ,contohnya.....
    A.peserta didik membantu guru dalam penyusunan silabus untuk pembelajaran
    B.peserat didik melaksanakan kebersihan kelas sesuai jadwal piket yang berlaku
    C.peserta didik mengatur keperluan uang saku sendiri untuk membantu orang tua
    D.organisasi siswa intra sekolah menyusun jadwal pelajaran sendiri

27.Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri adalah negara kesatuan dengan sistem.....
    A.sentralisasi
    B.desentralisasi
    C.dekonsentrasi
    D.otonomi

28.Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh gubernur di daerah dalam bentuk.....
    A.anggaran pendapatan dan belanja negara
    B.anggaran pendapatan dan belanja daerah
    C.pendapatan asli daerah
    D.pinjaman luar negeri

29.Berikut yang bukan merupakan pendapatan asli daerah adalah.....
    A.retribusi
    B.jasa giro
    C.pendapatan bunga
    D.pajak listrik

30.Peraturan calon independen tentang bupati / wali kota ,gubernur bahkan presiden dan wakil presiden yang ternyatamenimbulkan pro dan kontra merupakan tanggung jawab.....
    A.presiden
    B.mahkamah kondtitusi
    C.mahkamah agung
    D.partai politik

31.Kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak disebut.....
    A.kebijakan moneter
    B.kebijakan luar negeri
    C.kebijakan publik
    D.kebijakan fiskal

32.Peraturan pemerintah no.104 tahun 2004 mengatur tentang....
    A.pedoman organisasi pengangkat daerah
    B.dana pertimbangan
    C.tugas pembantu
    D.pinjaman daerah

33.Alat kelengkapan DPRD terdiri atas...
    A.pimpinan,komidi,dan panitia anggaran
    B.pimpinan,wakil pimpinan,dan komisi
    C.ketua,komisi,dan panitia khusus
    D.pimpinan,komisi,dan panitia ad hoc

34.Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa otonomi darah harus dilaksanakan dalam semangat negara.....
    A.federasi
    B.kesatuan
    C.serikat
    D.konfederasi

35.Peratuaran daerah yang dibuat oleh DPRD dan pemerintah daerah ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis,Perda yang tidak tertulis dinamakan....
    A.konvensi
    B.konferensi
    C.konvensitas
    D.konfeksi

36.Dalam pemilihan kepala daerah ,asas pemilihan umum yang dipakai adalah....
    A.luber dan tegas
    B.luber dan jurdil
    C.keadilan dan demokratis
    D.kejujuran dan tran paransi

37.Berikut ini merupakan dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah.....
    A.munculnya sikap egosentrisme di daerah
    B.pembangunan di daerah melebihi di pusat
    C.berkembangnya tindak kejahatan di tingkat pusat
    D.hilangnya kotupsi ,kolusi ,dan nepotisme di pusat

38.Faktor pendukung yang menentukan keberhadilan pelaksanaan otonomi daerah adalah....
    A.kemampuan penjabat daeran dalam mengelola daerah
    B.sikap mental dan partisipasi seluruh warga negara
    C.pengawasan dari masyarakat melalui media massa dan lembaga politik
    D.ketersediaan dana dari pemerintah pusat dan bantuan luar negeri

39.Kebijakan publik yang dibuat pemerintah daerah harus berorientasi pada....
    A.kondisi lingkungan alam daerah
    B.kepentingan rakyat di daerah
    C.kebutuhan pemerintah daerah
    D.kehendak kepala daerah

40.Badan Perwakilan Desa memiliki fungsi seperti berikut ,kecuali.....
    A.menampung aspirasi rakyat
    B.memilih kepala desa
    C.membuat peraturan desa
    D.mengayomi adat istiadat

THANK YOU ;)